Tulang Bawang — Suasana panas menyelimuti halaman kantor Pemkab Tulang Bawang siang ini. Sejumlah wartawan dari berbagai media turun ke jalan, menyuarakan keresahan yang telah lama terpendam. Namun, apa yang mereka dapat? Sebuah pertemuan singkat, penuh formalitas, dan bahasa yang terkesan menjauhkan, bukan mendekatkan.
Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, akhirnya turun menemui massa aksi yang mayoritas adalah insan pers lokal. Namun, kehadirannya justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya daripada jawaban. Beberapa kalangan bahkan menilai, pertemuan tersebut telah “diskenario” sedemikian rupa agar berakhir cepat—dengan waktu yang sangat terbatas, bertepatan menjelang waktu salat Zuhur.
Dalam momen yang serba singkat itu, Bupati hanya melontarkan pernyataan normatif, “Kita harus memakai adab, semua butuh proses.” Ucapan tersebut justru memancing reaksi keras dari massa aksi. Teriakan “Copot Kadis Kominfo!” menggema, menunjukkan ketegangan yang selama ini tersembunyi di balik senyum profesional para pewarta.
Namun, alih-alih membuka ruang dialog, Bupati Qudrotul terlihat mulai naik emosi. “Semua pakai adab dan berproses, semua ada dasar hukumnya. Selagi tidak menyalahi aturan, kita aman regulasi,” ucapnya dengan nada tinggi, disambung kalimat yang lebih menusuk, “Saya bukan musafir. Silakan kalian, kalau kalian musafir, silakan dijamak,” seraya berlalu tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan wartawan.
Momen itu pun seketika membeku. Seolah menjadi simbol bahwa jarak antara pemimpin dan penyampai informasi publik semakin melebar.
Wartawan Merasa Terpinggirkan
Beberapa wartawan yang ikut dalam aksi memilih tidak mencantumkan identitasnya, namun suara kecewa mereka terdengar lantang.
“Kami ini sudah dua tahun puasa, tidak menuntut macam-macam, dan tetap patuh pada regulasi. Tapi sekarang rasanya seperti sengaja disingkirkan,” ujar seorang wartawan media online, dengan nada getir.
Di balik semua ini, mereka tidak hanya menyuarakan keresahan pribadi, tapi juga memperjuangkan eksistensi profesi jurnalis yang kerap menjadi mitra pembangunan daerah—bukan musuh.
“Kami berharap suara ini sampai ke Presiden Prabowo. Kami ini manusia biasa. Wartawan bukan musuh, kami bagian dari pembangunan. Ini profesi kami, dan juga penghidupan keluarga kami,” pungkasnya.
Sikap Tegas atau Tertutup?
Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Qudrotul, tentu berhak bersikap tegas dan berbicara berdasarkan regulasi.
Namun, ketika suara publik—terutama dari kalangan pers—dianggap sekadar gangguan, bukan bagian dari demokrasi, maka disitulah letak persoalan utama.
Sikap pemimpin diuji bukan saat segalanya berjalan lancar, tetapi ketika ia dikritik oleh mereka yang menjadi bagian dari denyut nadi informasi rakyat.
Satu hal yang pasti, kepercayaan tidak dibangun dalam ruang tertutup, dan komunikasi bukan soal adab semata, tapi soal membuka diri. (Jeffry)
