TUBABA (Lampungcity.co) – APBD Tulangbawang Barat (Tubaba) masih terbebani untuk mencicil pinjaman daerah. Setiap tahun anggaran, pemkab harus menyisihkan dana puluhan miliar untuk membayar utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Tahun anggaran 2023 ini, pemkab menyiapkan dana sebesar Rp55 miliar untuk membayar utang yang digunakan untuk membangun jalan dan jembatan serta pembiayaan pembangunan pasar Pulungkencana.
“Pinjaman daerah belum lunas. Ditargetkan, 2024 semua utang lunas yang semuanya utang dari PT SMI,” ujar Sekretaris Kabupaten Tubaba, Novriwan Jaya, Kamis, (16/03/2023)
Novriwan menjelaskan di tahun anggaran 2019, pemkab setempat melakukan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp128 miliar. Pinjaman itu digunakan untuk membangun pasar Pulungkencana senilai Rp77 miliar. Peningkatan ruas jalan Mulyoasri-Candra Kencana (Rp18,9 miliar), peningkatan ruas jalan Sp. Tugurato-Sp. jalur 2 kangunganratu (Rp12 miliar), peningkatan Sp. jalur 2-Sp BTJ Karta (Rp17,5 miliar).
“Selain pinjaman tersebut kami juga punya pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang nilainya juga puluhan miliar. Peruntukannya juga untuk pembangunan infrastruktur. Untuk angka pastinya saya lupa,” kata dia.
Dia mengakui besarnya alokasi dana untuk pelunasan utang tersebut menjadi salah satu pemicu menciutnya sejumlah anggaran OPD.
“Dalam rapat anggaran saya sudah meminta maaf kepada kepala OPD bahwa tahun ini, kami juga fokus melunasi utang. Imbasnya, banyak anggaran OPD tidak sesuai harapan dan banyaknya kegiatan yang tertunda,” kata dia.
Selain pelunasan utang, kata dia, kecilnya anggaran OPD juga akibat terserapnya APBD untuk dana hibah pilkada. “Nah, dana hibah pilkada ini wajib disiapkan di APBD 2023 dan 2024. Kegunaannya untuk membiayai tahapan pilkada yang dilakukan KPU dan Panwas. Angkanya juga puluhan miliar,” kata dia.
Dia mengakui di tahun anggaran 2025, APBD Tubaba sudah tidak lagi tebeban utang. Sehingga kata dia, pembangunan kembali berjalan sesuai dengan yang diharapkan. “Tahun ini kami harus mengencangkan ikat pinggang, karena kondisi anggarannya masih belum sesuai yang diharapkan. Insya Allah, dengan adanya bupati defenitif nanti APBD mewarisi utang kepada pemimpin baru,” kata dia.
Meskipun fokus pelunasan utang, lanjutnya, APBD Tubaba masih bisa melaksanakan pembangunan fisik untuk pembangunan infrastruktur. “Pembangunan yang dilakukan dengan skala prioritas. Artinya, tidak semua harus tersentuh, mana yang mendesak itu yang kami laksanakan,” kata dia (Akroni)
