Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung menyambut positif rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung pada Jumat (25/7/2025) tentang kemiskinan Lampung kondisi Maret 2025.
Berdasarkan data BPS, kemiskinan di wilayah pedesaan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan di perkotaan pada Maret 2025. Ini menjadi bukti awal efektivitas kebijakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang berfokus pada penguatan ekonomi dari desa mulai berdampak.
Menurut data BPS, garis kemiskinan di Provinsi Lampung pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 612.451. Komponen makanan masih menjadi penyumbang dominan dalam pembentukan garis kemiskinan, yaitu 74,76%, sementara komponen non-makanan sebesar 25,24%.
BPS mencatat bahwa garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan, dimana garis kemiskinan perkotaan pada Maret 2025 sebesar Rp 659.660 (naik 0,61%) dan perdesaan Rp 588.958 (naik 3%) dibandingkan September 2024. Ini menunjukkan garis kemiskinan di pedesaan lajunya lebih cepat dibanding dengan garis kemiskinan di perkotaan.
Namun penurunan kemiskinan di desa lebih signifikan dibandingkan kemiskinan di kota. Sebagaimana dalam catatan BPS, kondisi September 2024 dari 12,04% menjadi 11,32% pada Maret 2025 atau turun sebesar 0,71%. Sebaliknya, tingkat kemiskinan di kota mengalami penurunan dari 7,91% pada sepember 2024 menjadi 7,49% pada Maret 2025 atau sebesar 0,42%.
“Ini menunjukkan efektivitas kebijakan Gubernur Mirza mulai berdampak, momentum ini akan terus kita pertahankan dengan meluncurkan berbagai program yang konvergen dalam pengentasan kemiskinan di Lampung,” ujar Kadis Kominfotik Ganjar Jationo di sela Rakor Kadis Kominfo Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
“Pak Gubernur sejak awal berkomitmen menurunkan kemiskinan dengan fokus pada sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi pedesaan. Salah satu resep beliau adalah melakukan hilirisasi pertanian berbasis komoditas unggulan, seperti padi,jagung,kopi,pisang dan lainnya,” sambung Ganjar.
Langkah strategis lainnya adalah kebijakan pengadaan dryer , Rice Milling Unit (RMU) dan bantuan Pupuk organik cair (POC) yang ditempatkan langsung di sentra-sentra produksi padi. Dengan adanya RMU, dryer, dan POC diharapkan petani mampu meningkatkan produksi pertanian yang mereka hasilkan, dan meningkatkan nilai tambah petani di desa.
Ganjar juga menyebut bahwa kebijakan Nasional dari Presiden Prabowo dalam menetapkan harga dasar gabah sebesar Rp 6.500/kg dan instruksi kepada Bulog untuk menyerap gabah petani secara maksimal menjadi faktor pendukung keberhasilan ini.
“Pak Gubernur menyambut baik kebijakan tersebut dan menyiapkan langkah lanjutan agar manfaatnya optimal bagi petani Lampung,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pemprov Lampung juga sedang menyiapkan skema penguatan kelembagaan transportasi hasil pertanian desa. Ini dilakukan untuk menekan biaya logistik, yang selama ini menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya harga jual dan rendahnya pendapatan petani.
Pemprov Lampung optimis bahwa penurunan kemiskinan di desa merupakan langkah awal yang menjanjikan meski tantangannya masih besar. Arah kebijakan yang konsisten dan berbasis data diyakini akan mampu mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
“Pak Gubernur telah menegaskan bahwa kerja keras tidak boleh berhenti di sini. Keberhasilan ini harus dijaga dan ditingkatkan dengan sinergi antar program dan lintas sektor, baik pusat maupun daerah,” pungkas Ganjar Jationo. (*)
