BANDAR LAMPUNG – Terkait dengan dugaan pemberitaan sebelum nya yang telah terbit di beberapa media online dengan dugaan mark-up Program BSPS yang diduga Dilakukan oleh Oknum Pendamping dan toko meterial Program Pusat Bantuan yang diberikan oleh Kementerian PUPR tahun 2021 dan 2022.
Diklarifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BSPS Provinsi Lampung, Rangi Liwitiara, dikantor nya, jum’at (13/01/2023)
“Jujur saya sempat kaget dengan pemberitaan sebenarnya saya malas untuk ketemu orang yang tidak saya kenal, inspektorat aja kami tolak kalau mau menghadap kami, cuma ini karena sudah mau coba-coba ngacak kantor saya, ya terpaksa saya harus beri hak jawab, sampai kami ditegur dari dinas Perkim berita bawa-bawa inspektorat program ini tidak ada urusan nya dengan mereka, ini bantuan pusat Kementerian PUPR Gubernur aja tidak ada urusan nya kok, saya yang mengeluarkan uang ini saya yang tanda tangan, walikota pun mereka yang mengaju kan proposal ke saya, dengan nada nya yang gagah kalau begini cara nya saya nol kan saja kota Bandarlampung dari pada pusing, disampai kan nya saat dia memberikan klarikasi kepada media ini di ruang kerja nya terkait dengan pemberitaan yang telah terbit, jum’at (13/01/23).
Masih dengan keterangan PPK ” Disinggung oleh media ini ibuk mungkin tidak tau pekerjaan yang dilakukan oleh pendamping dilapangan maka bisa munculnya dugaan mark-up yang dilakukan oleh pendamping ibuk dengan dugaan salah satu oknum Pendamping Pulau Pasaran yang bekerja sama dengan toko material yang ada dibakung diduga mereka me mark-up nota dengan dugaan melebihkan penulisan nota yang untuk dijadikan laporan mereka ke kantor itu adalah nota yang di duga di mark-up.
ohh tenang aja mbak saya tau semua kok saya yang mengeluarkan harga mereka dan saya punya bukti-bukti laporan nya dirinya seolah menutupi dugaan yang diduga terhadap pendamping bahwa mereka sudah bekerja sesuai dengan aturan Kementerian PUPR.
Ditanya soal apa tanggapan ibuk terkait dugaan yang dilakukan oleh Oknum Pendamping, yang disampaikan oleh narasumber yang enggan untuk dituliskan nama nya salah satu warga Pulau pasaran Kecamatan Kecamatan Teluk Betung Barat Diri nya membeberkan Terkait dengan Dugaan yang dilakukan oleh oknum Pendamping dan toko material Bakung telah melakukan mark-up pada nota belanja barang material ,saya siap mba memberikan kesaksiannya terkait dengan dugaan yang dilakukan oleh oknum Pendamping,”mereka itu bisa mendapatkan untung 100jutaan mba dibagi 8orang terang nara sumber kepada media ini ,di Pulau pasaran ,minggu (17/12/22).
“Saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dulu terhadap semua pendamping terkait dengan dugaan yang dimaksud, tenang saja mbak kalo pendamping saya terbukti bersalah saya yang akan pidana kan ucap nya, Jum’at (13/01/23).
“Saya tidak masalah dengan berita mbak karena kami pun juga terbukti tidak bersalah cuma berita nya itu yang buat saya harus menyampaikan klarifikasi ini, saya juga punya om kandung mbak LSM juga mereka pegang Bandar Lampung kata nya kepada media ini.
Bahkan sebelum menyampaikan klarifikasi ini juga saya sudah berkordinasi dengan legal hukum saya di Jakarta dan saya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan tinggi lampung kasi intel dan Pidsus terkait Pemberitaan ini.
Menyikapi Klarifikasi yang disampaikan PPK BSPS Bedah rumah Provinsi Lampung Rangi Liwitiara, Direktur Utama Masyarakat transparansi Merdeka (MTM) akan mengumpulkan beberapa bukti-bukti dan akan melaporkan ke Kejaksaan tinggi Lampung (Kejati) Dan akan mendesak Kejaksaan tinggi Lampung untuk Memanggil dan lakukan Pemeriksaan terhadap para Pendamping yang terlibat dalam Program Bedah Rumah tahun 2021 dan 2022.
Menyikapi dari Klarifikasi yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bedah rumah BSPS Provinsi Lampung yang menyampaikan bahwa Program ini Gubernur pun tidak ada urusannya “wah ini parah ucap Ashari, memang betul Progam ini adalah bantuan pusat yang di berikan untuk wilayah Provinsi Lampung, Jadi kalau dia berkata Gubernur pun tidak ada urusan nya dia tidak menghargai Gubernur dong sebagai Kepala Daerah Provinsi Lampung dengan apapun yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat itu harus ada kaitan nya dengan Gubernur, Jadi dia salah kali bicara seperti itu tegas Ashari, Sabtu, (14/01/23).
Dirinya Juga akan membuat kan Pengaduan Langsung Kementerian PUPR terkait dengan Klarifikasi yang disampaikan oleh PPK Bedah rumah dan dugaan mark-up.
“Kita akan buat kan surat juga nanti untuk ke Kementerian PUPR. Dirinya meminta kepada kawan-kawan media untuk mengawal terus Pemberitaan ini,” Tutup nya. (Nur/Tim)
