BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) V Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Provinsi Lampung yang dirangkaikan dengan peluncuran buku KAHMI untuk Indonesia, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar agenda organisasi dan seremoni peluncuran buku. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi ruang konsolidasi gagasan, penguatan kelembagaan, sekaligus penegasan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Kehadiran Eva Dwiana mencerminkan dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap penguatan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu elemen strategis dalam pembangunan.
Sebab, pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi, kritik, gagasan, dan keterlibatan aktif masyarakat.
Musda V DPD LPM Provinsi Lampung diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang progresif, gagasan yang konstruktif, serta program kerja yang tidak berhenti pada rumusan administratif.
Organisasi harus hadir dengan kerja nyata, mampu membaca persoalan masyarakat, dan menawarkan solusi yang relevan terhadap kebutuhan daerah.
Dalam konteks tersebut, LPM memiliki posisi strategis sebagai jembatan aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Perannya tidak semestinya terbatas pada fungsi pendukung, melainkan juga menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal proses pembangunan agar lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sementara itu, peluncuran buku KAHMI untuk Indonesia memberikan dimensi intelektual tersendiri dalam kegiatan tersebut. Buku ini diharapkan menjadi medium pertukaran pemikiran, dokumentasi gagasan, sekaligus sumber inspirasi bagi penguatan kontribusi sumber daya manusia dalam menjawab berbagai tantangan kebangsaan.
Gagasan besar tentang pembangunan, pada akhirnya, membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Diperlukan kapasitas intelektual, integritas, kolaborasi, dan keberanian menghadirkan perubahan.
Organisasi kemasyarakatan maupun komunitas intelektual dituntut membuktikan relevansinya melalui kontribusi yang terukur dan berdampak.
Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan.
Sebab, kemajuan daerah bukanlah hasil kerja satu institusi atau satu kepemimpinan semata. Ia merupakan akumulasi dari kesamaan visi, kekuatan kolaborasi, serta kesediaan seluruh elemen masyarakat mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan bersama.
Melalui momentum Musda V DPD LPM Provinsi Lampung dan peluncuran buku KAHMI untuk Indonesia, diharapkan lahir energi baru bagi penguatan masyarakat sipil, perkembangan pemikiran, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa banyak program dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Inilah semangat kolaborasi yang perlu terus dirawat demi mewujudkan Bandar Lampung sebagai Kota Tapis Berseri,”Pungkasnya (*)
![]()