TULANGBAWANG — Dalih keterbatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak boleh menjadi tameng untuk menormalisasi kelangkaan, apalagi membuka ruang bagi praktik pelangsiran yang merugikan masyarakat.
Ketika warga kesulitan mendapatkan bio solar dan pertalite, transparansi distribusi serta tanggung jawab pengelola SPBU menjadi persoalan yang patut diuji secara terbuka.
Persoalan tersebut mencuat saat Komisi II DPRD Kabupaten Tulangbawang yang diketuai Desi Ardiansyah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Terminal Menggala, Rabu (14/10/2026).
Sidak yang turut melibatkan LSM dan Wartawan itu dilakukan untuk menyikapi keluhan dan keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah setempat.
Dalam sidak tersebut, Direktur BUMD sekaligus pengelola SPBU Terminal Menggala, Novi Marzani, mengakui bahwa kuota BBM sebesar delapan ton per hari tidak mencukupi kebutuhan sesungguhnya.
Pernyataan itu membuka persoalan yang lebih mendasar, apakah kelangkaan semata-mata disebabkan keterbatasan pasokan, atau terdapat persoalan lain dalam tata kelola, pengawasan, dan distribusi BBM bersubsidi yang perlu diungkap?
Klaim bahwa kuota delapan ton per hari tidak mencukupi kebutuhan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan data yang terukur. Berapa kebutuhan riil konsumen setiap hari? Berapa pasokan yang benar-benar diterima? Bagaimana pola penyalurannya? Siapa saja yang menikmati BBM bersubsidi, dan apakah penyalurannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari akuntabilitas publik yang wajib dijawab oleh pengelola SPBU dan pihak terkait.
Sebab, apabila kuota memang tidak sebanding dengan kebutuhan, pemerintah dan pihak penyalur harus menyampaikan dasar perhitungan serta langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan distribusi, persoalan itu tidak boleh disamarkan di balik alasan keterbatasan pasokan.
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang dapat diverifikasi, bukan sekadar pernyataan yang berhenti pada dalih kuota terbatas.
Di tengah keresahan masyarakat, dugaan praktik pelangsiran menjadi isu yang perlu diperiksa secara serius.
Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen penyaluran, rekaman pengawasan, data transaksi, serta kepatuhan terhadap ketentuan pembelian BBM bersubsidi.
Jika terbukti terdapat praktik pelangsiran atau penyaluran yang menyimpang, tindakan tegas harus dilakukan sesuai hukum.
Tidak boleh ada pembiaran, terlebih apabila penyimpangan tersebut menyebabkan masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh BBM.
Kelangkaan yang berulang tanpa penjelasan transparan berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Jika pengawasan lemah dan distribusi tidak dapat dipertanggung jawabkan, masyarakat wajar mempertanyakan efektivitas tata kelola BBM bersubsidi.
Dalam konteks ini, istilah pembohongan publik tidak boleh dijadikan vonis sebelum ditemukan bukti adanya informasi yang sengaja menyesatkan.
Namun, apabila keterangan yang disampaikan kepada masyarakat terbukti bertentangan dengan fakta dan dilakukan dengan sengaja, persoalan tersebut layak diperiksa secara serius sesuai ketentuan hukum.
Sidak Komisi II DPRD Tulangbawang bersama LSM dan Wartawan seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan yang lebih menyeluruh, bukan sekadar kegiatan seremonial yang berakhir tanpa tindak lanjut.
DPRD perlu meminta data pasokan dan penjualan harian, menelusuri kesesuaian kuota dengan kebutuhan riil, serta memastikan mekanisme pengawasan berjalan efektif.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, hasil pemeriksaan harus diteruskan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti secara objektif.
Di sisi lain, pengelola SPBU juga perlu diberi ruang untuk menjelaskan kondisi operasional, dasar penetapan kuota, dan kendala distribusi yang dihadapi.
Prinsip keberimbangan menuntut agar persoalan ini diungkap berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi ataupun tekanan opini.
Publik tidak membutuhkan saling lempar alasan. Publik membutuhkan kepastian bahwa BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.
BBM bersubsidi merupakan instrumen kebijakan publik yang bertujuan membantu masyarakat dan sektor yang memenuhi kriteria penerima.
Karena itu, setiap persoalan dalam distribusinya menyangkut kepentingan yang lebih luas dari pada sekadar operasional satu SPBU.
Apabila kuota tidak mencukupi, penyelesaiannya harus berbasis data dan koordinasi dengan pihak yang berwenang.
Apabila pengawasan bermasalah, sistemnya harus diperbaiki. Apabila ditemukan pelanggaran, penindakannya harus tegas dan tidak diskriminatif.
Kepentingan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh tata kelola yang tertutup. Kelangkaan tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan rutin, sementara warga harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk mendapatkan BBM yang dibutuhkan.
Kini, yang ditunggu masyarakat Tulangbawang bukan sekadar pengakuan bahwa kuota delapan ton per hari tidak mencukupi.
Yang dibutuhkan ialah pembuktian melalui data, penjelasan yang transparan, pengawasan yang efektif, dan tindakan nyata.
Sebab, ketika BBM bersubsidi sulit dijangkau oleh masyarakat yang berhak, pertanyaan paling mendasar bukan hanya berapa kuotanya, melainkan apakah distribusinya sudah adil, tertib, dan dapat dipertanggung jawabkan. (TIM)
