TULANGBAWANG – Disaat pemerintah tengah mengencangkan ikat pinggang akibat keterbatasan anggaran tahun 2025, Dinas Pendidikan justru jadi sorotan tajam publik.
Pasalnya, instansi tersebut diduga mengalokasikan dana sebesar Rp120 juta untuk belanja yang dinilai kurang tepat sasaran dan minim manfaat dengan dalih Tema yang di usung Peningkatan Mutu Pendidikan Guru, Kamis (18/12/2025)
Informasi yang dihimpun menyebutkan, anggaran senilai Rp120 juta tersebut diduga digunakan untuk pembuatan video profil yang dikerjakan oleh PT yang di singkat (PJA dengan Biro media PA -Red). Transaksi itu tercatat melalui kode rekening Bank Lampung 388.03.01.13.xx.xx, dengan kode bayar 18.05/01.0/000006/xxxxxxx/2025. pada tanggal (12/11/2025) yang lalu.
Kebijakan tersebut menuai tanda tanya besar, mengingat kondisi anggaran pendidikan tahun 2025 yang diketahui sangat terbatas. Banyak sekolah masih bergulat dengan kebutuhan mendasar, mulai dari sarana prasarana, kualitas pembelajaran, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Namun di sisi lain, anggaran ratusan juta rupiah justru dialokasikan untuk kebutuhan yang dinilai tidak mendesak.
Seorang staf Dinas Pendidikan yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya pencairan dana tersebut. Ia menyatakan bahwa dana Rp120 juta memang telah dicairkan dan digunakan untuk sebuah pekerjaan.
“Iya, benar memang ada yang cair Rp120 juta. Itu sebuah pekerjaan, bukan publikasi atau advertorial, tapi sejenis video,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut justru menambah ruang kritik publik. Ditengah semangat efisiensi dan tuntutan penggunaan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, belanja video profil dengan nilai fantastis dinilai tidak sejalan dengan prinsip prioritas dan urgensi.
Pengamat kebijakan publik menilai, setiap rupiah anggaran pendidikan seharusnya diarahkan pada kebutuhan substansial yang menyentuh langsung peserta didik dan tenaga pendidik.
Transparansi, akuntabilitas, serta rasionalitas penganggaran menjadi keharusan, terlebih ketika negara sedang berada dalam fase pengetatan fiskal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan terkait urgensi, dasar perencanaan, serta manfaat konkret dari belanja video profil tersebut.
Publik pun berharap adanya klarifikasi terbuka agar tidak muncul persepsi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.
Ditengah keterbatasan, anggaran bukan sekadar angka, melainkan amanah. Ketika prioritas melenceng, kepercayaan publik pun dipertaruhkan. (Red)
