JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan menyelenggarakan Retreat Nasional Sekretaris Daerah (Sekda) seluruh Indonesia di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi para Sekda mengenai tata kelola pemerintahan serta arah kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat.
“Retreat ini bukan sekadar kegiatan penyegaran, tetapi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan soliditas antar-Sekda di seluruh Indonesia,” ujar Benni di Jakarta.
Benni Irwan menegaskan bahwa Kemendagri terus berkomitmen memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kolaborasi para Sekda sebagai motor penggerak birokrasi di daerah.
“Kami berharap melalui retreat ini, para Sekda mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong efektivitas pemerintahan daerah serta memastikan program prioritas nasional terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
Mereka akan mengikuti berbagai sesi diskusi, pembekalan, dan koordinasi lintas sektor bersama 22 kementerian dan lembaga, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Pendidikan Tinggi.
Retreat ini juga menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri Nomor 600.3/7565/SJ tentang Rapat Koordinasi dalam rangka Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, dan Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto mengikuti kegiatan tersebut secara penuh untuk memperkuat koordinasi dan komitmen pembangunan di daerah.
“Tentu ini penting bagi kemajuan Lampung. Kami akan menyerap arahan dari para narasumber lintas kementerian untuk memperkuat koordinasi integrasi, sinergi dan sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah,” ujar Marindo.
Ia juga memastikan bahwa roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tetap berjalan normal selama dirinya mengikuti kegiatan tersebut.
“Sudah ada para asisten yang menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. InsyaAllah, birokrasi di Pemprov Lampung tetap berjalan lancar,” tambahnya. (*)
