JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam acara Mandaya Awards 2025 yang digelar di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Penghargaan Mandaya merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap dedikasi dan kontribusi daerah, lembaga, maupun individu dalam memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan nasional. Tahun ini, Pemprov Lampung menjadi salah satu penerima penghargaan untuk kategori Dedikasi dan Kontribusi Pemberdayaan Masyarakat.
Menko PM Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan hanya pada program bantuan sosial, melainkan pada meningkatnya kemandirian dan martabat masyarakat.
“Mandaya adalah simbol pengakuan negara terhadap kiprah nyata pemberdayaan masyarakat. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi cambuk bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, karena tantangan sosial ekonomi ke depan masih kompleks,” ujar Muhaimin.
Muhaimin mengungkapkan, angka kemiskinan nasional tahun 2025 masih berada di level 8,47 persen, dengan lebih dari 12,58 juta jiwa penduduk miskin tinggal di wilayah pedesaan.
Selain itu, tingkat ketimpangan sosial masih cukup tinggi dengan gini rasio 0,375, sementara sekitar 4,85 juta dari 7,28 juta pengangguran merupakan tenaga kerja terdidik.
Dalam menghadapi situasi tersebut, Muhaimin menekankan pentingnya strategi pemberdayaan yang berkelanjutan. Muhaimin menilai, bantuan sosial memang berfungsi sebagai “bantalan”, tetapi upaya membangun ekosistem yang menumbuhkan kemandirian dan produktivitas masyarakat jauh lebih penting.
“Mandaya adalah simbol perubahan paradigma, dari bantuan menjadi pemberdayaan, dari program menjadi gerakan, dari ide menjadi dampak nyata,” tegasnya.
Muhaimin menambahkan, 50 inisiatif terbaik penerima penghargaan tahun ini memiliki satu benang merah: keyakinan bahwa masyarakat dapat menjadi pelaku utama pembangunan apabila diberikan ruang, akses, dan kepercayaan.
Menurut Muhaimin, tugas pemerintah adalah memastikan ekosistem pemberdayaan tersebut berkelanjutan. Dimana setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara harus bermuara pada peningkatan daya masyarakat.
Presiden, kata Muhaimin, juga telah memberikan arahan agar tidak ada fasilitas pemerintah yang dibiarkan mangkrak. Fasilitas publik harus dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan kegiatan ekonomi masyarakat di akar rumput.
“UMKM harus menjadi prioritas utama. Pemerintah wajib memberikan ruang dan fasilitas strategis agar UMKM bisa tumbuh sehat dan bersaing di tengah iklim ekonomi yang ketat,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Muhaimin menyebut bahwa Mandaya bukan hanya sekadar penghargaan, melainkan gerakan nasional yang menandai babak baru dalam pemberdayaan masyarakat.
Oleh karenanya, Muhaimin mengajak seluruh pemimpin daerah dan pemangku kepentingan untuk bersinergi membangun ekosistem yang menumbuhkan produktivitas sosial.
Penghargaan yang diterima Provinsi Lampung menjadi pengakuan atas keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun model pemberdayaan masyarakat berbasis desa dan UMKM.
Ke depan, langkah ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. (*)
