Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, melakukan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rajabasa Musi Raya, Kota Bandar Lampung, Kamis (02/10/2025).
Peninjauan ini menjadi langkah evaluatif untuk memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menjalankan standar keamanan pangan secara konsisten.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) demi mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang berpotensi membahayakan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Selama tujuh bulan pertama, tidak ada satu pun KLB meski jutaan porsi sudah disalurkan. Namun pada Agustus–September, kami mencatat tujuh kasus KLB di dapur-dapur baru yang belum disiplin menjalankan SOP. Ini menjadi pelajaran berharga,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, masalah yang muncul bukan bersumber dari sistem atau mekanisme program, melainkan lemahnya disiplin pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, selama protokol diikuti dengan benar, program tetap aman dan bermanfaat.
Peninjauan tersebut juga melibatkan lintas instansi, di antaranya Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya Lucyani Putri Wulandari, perwakilan BP POM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Fokus utama adalah keamanan pangan, pengawasan kualitas air, sertifikasi dapur, hingga tata kelola limbah.
Hasil pengecekan menunjukkan air di SPPG Rajabasa telah memenuhi standar, sementara limbah makanan diolah menjadi pupuk organik cair untuk warga sekitar. Gubernur Mirza menyebut inisiatif circular economy ini memberi nilai tambah bagi masyarakat.
“Bayangkan, jika 700 dapur menghasilkan 100 kilogram limbah per hari, potensi pupuk organik cair yang dihasilkan mencapai 700 liter per hari. Ini bisa mendukung pertanian lokal sekaligus menutup rantai produksi pangan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Rajabasa mengungkap pihaknya sangat ketat menjaga kualitas bahan baku. “Kami pernah menolak tiga kali pengiriman karena tidak sesuai standar. Bahan baku harus sesuai pesanan agar mutu makanan terjaga,” jelas Lucyani.
Usai meninjau dapur, Gubernur melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi MBG secara langsung. Para siswa menyatakan puas dengan kualitas makanan yang disajikan dan tidak pernah mengalami keluhan kesehatan.
Langkah ini menunjukkan bahwa Pemprov Lampung tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada aspek keamanan, keberlanjutan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.
Jika kedisiplinan SOP diperkuat dan konsep circular economy dijalankan konsisten, program MBG diperkirakan akan menjadi model keberhasilan pelayanan gizi yang berkelanjutan di Indonesia. (*)
